Tingkatkan Kualitas Layanan Perizinan dengan Sipolen Vokasi
Tangerang, Ditjen Vokasi - Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Pemerintah terus melakukan perbaikan pada sistem pelayanan publik dengan baik (pelayanan prima) yang terus mengedepankan akuntabilitas, transparansi, efisien, dan efektif. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai salah satu unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan service excellent terhadap pelayanan publik.
Sistem pelayanan online terkait perizinan terus dilakukan upgrading guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kemudahan proses perizinan. Aplikasi yang dikembangkan diupayakan user friendly, terintegrasi, dan dapat menunjang kebutuhan dalam proses perizinan yang meliputi rekomendasi izin belajar bagi peserta didik berkewarganegaraan asing, izin penyelenggaraan LKP dengan penanaman modal asing, dan penyetaraan ijazah di SMK.
Dalam rangka peningkatan kualitas perizinan, Ditjen Pendidikan Vokasi mengadakan acara Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Sistem Perizinan Pendidikan Vokasi. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Saryadi, dalam sambutan pembukaan menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi harus mampu untuk mengikuti ritme perubahan ekspektasi dari pengguna layanan vokasi sehingga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal untuk publik.
“Evaluasi atas layanan juga terus dilakukan guna mendapatkan feedback dari para pengguna. Hal ini ditujukan untuk melakukan perbaikan dan memastikan layanan yang diberikan dapat mendukung kinerja vokasi,” ucap Saryadi.
Acara ini juga sebagai respon Ditjen Pendidikan Vokasi dalam memfasilitasi sosialisasi layanan perizinan, meningkatkan kualitas para operator yang menangani layanan perizinan, dan menjawab kegelisahan para pengguna aplikasi sistem perizinan. Dari kegiatan ini, peserta diharapkan dapat meng-update informasi terkait layanan yang dibutuhkan masyarakat terutama layanan perizinan. Para peserta dapat memanfaatkan aplikasi online secara tepat guna dan optimal sehingga dapat meningkatkan operasional pembelajaran di satuan kerja pendidikan vokasinya masing-masing.
“Mari kita selalu tingkatkan upaya untuk memberikan layanan terbaik sehingga perizinan ini bisa diperoleh para entitas yang mengajukan terkait pendidikan vokasi,” tutur Saryadi.
Selain itu, Saryadi juga berpesan kepada semua satuan kerja pendidikan vokasi untuk membuka ruang komunikasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi guna memastikan semua proses perizinan berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Acara yang berlangsung pada 15–17 Maret 2023 secara luring dan daring ini menggandeng stakeholder terkait, seperti Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri (Kementerian Sekretariat Negara), Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, (Kementerian Luar Negeri), Direktorat Keamanan Diplomatik, Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, serta Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. (Aya/Cecep Somantri)
