PNL Gelar Seminar Nasional Hasil Penelitian

  • Administrator
  • 14 November 2020 Pukul 19:12
  • 8 menit, 6 detik
  • 26 Dilihat

Lhokseumawe, Ditjen Diksi - Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) melalui Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarkat (P3M) menyelenggarakan Seminar Nasional ke-4 Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan tema “Sinergitas Pendidikan Vokasi, Pemerintah, Dunia Usaha, dan Dunia Industri dalam Menyongsong Merdeka Belajar” secara virtual (14/11). Acara yang diikuti oleh 269 peserta dari berbagai perguruan tinggi ini dibuka oleh Direktur PNL Rizal Syahyadi dengan menghadirkan 3 keynote speaker, yakni Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Benny Bandanadjaya, General Manager PT PJB UBJOM PLTMG Arun Achmad Djalaluddin, dan Direktur PNL Rizal Syahyadi.

Benny Bandanadjaya menjelaskan, Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, merdeka dari birokratisasi, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih  bidang yang mereka sukai. “Kampus Merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar,” paparnya.

Menurut Benny, ada empat pokok kebijakan tentang Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, yakni. pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi baik program studi atau institusi, perguruan tinggi negeri badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Adapun bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 14 ayat 5, di antaranya kuliah; responsi dan tutorial; seminar; praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, dan praktik kerja; penelitian, perancangan atau pengembangan; pelatihan militer; pertukaran mahasiswa; magang dan wirausaha; serta pengabdian kepada masyarakat.

“Politeknik/prodi vokasi secara umum menggunakan sistem SKS paket, yaitu semua Mata Kuliah (MK) sudah dinyatakan dalam distribusi mata kuliah. Namun, untuk program Merdeka Belajar dapat disesuaikan menjadi semi paket. Pertama, untuk mata kuliah yang diambil dari prodi lain dalam kampus yang sama, serta untuk mata kuliah yang diambil melalui program pertukaran pelajar antarkampus berbeda,” terang Benny.   

Semi paket dibuat dengan tetap memberikan pengaturan jadwal pelaksanaan program Merdeka Belajar (misalnya pertukaran pelajar antarkampus atau antarprodi lain dalam  kampus) dan ditetapkan pada semester tertentu. “Perlu tetap memperhatikan Capaian Pembelajaran (CP) dari prodi sehingga pilihan MK dalam prodi lain dalam kampus atau luar kampus tetap mendukung CP prodi utamanya. Kemudian diperlukan persiapan MK yang bisa diambil oleh mahasiswa di prodi lain atau kampus lain, serta membuat MoU dan penyelarasan MK dengan kampus lain,” jelas Benny.

Benny pun menjelaskan, ada 8 program Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi untuk mendukung pendidikan tinggi vokasi. Kedelapan program tersebut mencakup fasilitasi magang mahasiswa vokasi, fasilitasi kewirausahaan mahasiswa vokasi, fasilitasi sertifikasi kompetensi  mahasiswa vokasi, peningkatan mutu PT vokasi, peningkatan mutu internal PT vokasi – bimtek SPMI, pengembangan kurikulum vokasi, program peningkatan pendidikan tinggi vokasi (P3TV), dan penguatan teaching factory – hilirisasi produk terapan industri.

Adapun menurut Achmad Djalaluddin, pendidikan vokasi merupakan elemen dasar dalam ekonomi pembelajaran (learning economy) dan memiliki peranan penting untuk menumbuhkan inovasi masyarakat. Pendidikan vokasi dapat menghasilkan lulusan dengan keterampilan kerja yang andal dan sesuai dengan kebutuhan industri. “Merdeka dalam belajar adalah program kebijakan baru. Esensi kemerdekaan berpikir harus didahului oleh para dosen sebelum memberikan materi kepada mahasiswa, dengan membentuk mahasiswa yang kompeten, cerdas, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat,” ungkapnya.

Ada empat peran industri dalam bersinergi dengan pendidikan vokasi untuk menyongsong Merdeka Belajar. Pertama, pengembangan keterampilan di pendidikan vokasi sangat memerlukan kolaborasi dan kerja sama (partnership) dengan dunia usaha, dan dikoordinasikan oleh pemerintah. Kedua, pendidikan vokasi harus berbasis kompetensi yang “link and match” dengan industri. Ketiga, Kementrian Perindustrian harus terus bersinergi dengan para pelaku usaha, asosiasi, dan stakeholder terkait dalam mendorong pertumbuhan industri. Adapun yang terakhir adalah pembangunan SDM yang menjadi salah satu strategi prioritas dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas sektor industri dalam negeri.

Sementara itu Rizal Syahyadi mengatakan, ada 5 arahan Presiden Joko Widodo (2019-2024) untuk menciptakan SDM unggul, yakni pendidikan karakter, deregulasi dan debirokratisasi, meningkatkan investasi dan inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan teknologi. Intepretasi Kemendikbud terhadap visi Presiden “SDM Unggul”, salah satunya melalui Merdeka Belajar. “Prodi yang dipelajari menjadi starting point, dapat mengambil MK prodi lain di luar jurusan di kampus lain. Pembelajaran di kelas bersifat diskusi, problem solving, dan higher order thinking,” terangnya.

Diketahui, seminar yang merupakan kegiatan rutin tahunan P3M PNL ini merupakan wadah untuk berbagi informasi dan pengetahuan di antara peneliti, akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan dalam rangka mendesiminasikan hasil penelitian dan pengabadian masyarakat. “Diharapkan seminar nasional ini juga dapat memperdalam masalah penelitian dan pengabdian, serta mengembangkan kerja sama yang berkelanjutan,” jelas Ketua Panitia Pelaksana Busra. (Diksi/PNL/AP)