Dukung SMK PK, Ditjen Diksi Gelar Sosialisasi Nokta Kesepemahaman

  • Direktorat
  • 12 Agustus 2021 Pukul 07:00
  • 4 menit, 2 detik
  • 12 Dilihat

Jakarta, Ditjen Diksi – Seiring dimulainya SMK Pusat Keunggulan (PK) pada tahun ajaran baru ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menggelar sosialisasi nokta kesepemahaman yang dihadiri oleh pimpinan daerah seluruh Indonesia serta kepala SMK PK secara daring beberapa hari yang lalu. Sosialisasi tersebut digelar guna memberikan pemahaman mengenai tata laksana SMK PK, serta menjalin sinergi bersama pemerintah daerah dan provinsi untuk tujuan yang sama, yakni melahirkan sumber daya manusia (SDM) unggul, kreatif, inovatif, serta mampu berdaya saing global melalui SMK PK.

“Sebagai informasi, SMK Pusat Keunggulan (PK) sendiri merupakan program yang sudah berjalan. Nokta kesepemahaman ini menjadi pedoman untuk menjalin kerja sama strategis yang berkesinambungan dalam penyelenggaraan SMK PK,” ujar Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Henri Tambunan.

Pelaksanaan SMK PK yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan vokasi, tidak hanya diperuntukkan bagi peserta didik SMK. Akan tetapi, di samping memfasilitasi sarana dan prasarana bagi SMK PK, peran guru maupun kepala sekolah juga sangat penting untuk keberhasilan program ini.

Karenanya, Henri mengimbau melalui ketentuan nokta kesepemahaman tersebut diharapkan tidak adanya rotasi pengawas, kepala sekolah, bahkan guru. “Karena SMK Pusat Keunggulan tidak hanya memberikan sarana dan prasarana, tapi juga pelatihan kepada guru dan sebagainya. Harapan kami memang tidak ada pergantian sesuai yang ada di nokta kesepakatan,” ungkapnya.

Sementara itu Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto juga menyampaikan betapa pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat guna membangun ekosistem pendidikan vokasi melalui SMK PK. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam mempersiapkan diri menghadapi era digital 4.0, serta bonus demografi.

“Mari kita wujudkan komitmen bersama bukan untuk pemerintah pusat, tapi juga untuk bersama. Ini bisa menguntungkan daerah dan Indonesia,” ujar Wikan.

Wikan pun berharap, pemerintah daerah, sekolah, dan pemerintah pusat dapat menjalin komunikasi yang baik guna mencapai keberhasilan dari pelaksanaan SMK PK. “Pimpinan daerah mohon agar paham dan benar-benar bersedia untuk berkomunikasi. Kami sedang dan akan melakukan sosialisasi dengan kepala dinas. Pimpinan daerah bisa tahu apa saja yang sudah kita lakukan, mulai dari pendaftaran, seleksi, bimtek, dan sebagainya,” jelasnya.

Di samping itu, apabila pemerintah daerah membutuhkan informasi dan pemahaman lebih lanjut mengenai tata laksana SMK PK, Wikan menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi hal tersebut dengan menyelenggarakan sosialisasi terkait materi yang berhubungan dengan SMK PK. (Diksi/Tan/AP/Adi Sutrisno)