SMK dan Politeknik Harus Pandai Mem-branding Institusi

SMK dan Politeknik Harus Pandai Mem-branding Institusi

  • Administrator
  • 04 Juli 2022 Pukul 08:14
  • 3 menit, 31 detik
  • 57 Dilihat

Pontianak, Ditjen Diksi -- Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Wartanto menyatakan, banyak orang tua yang bingung mau menyekolahkan anaknya ke SMA, SMK, atau diploma/sarjana terapan (D-4)/sarjana (S-1). “Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi, jika SMK atau politeknik mampu memberikan informasi yang komprehensif. Di sinilah fungsi kehumasan di SMK atau politeknik harus jalan untuk mem-branding institusinya dengan benar dan komprehensif," jelas Wartanto dalam sambutan yang dibacakan oleh Direktur Politeknik Negeri Pontianak (Polnep), Muhammad Toasin Asha, pada acara “Promosi Vokasi: Cara Jitu Branding SMK” di Pontianak, Kalimantan Barat (4/7).

 

Wartanto mengatakan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tidak hanya memiliki tugas untuk menyelenggarakan fungsi kehumasan, yaitu menyebarluaskan informasi. Namun, juga menyebarkan kebijakan pemerintah sesuai dengan institusi/lembaga masing-masing kepada publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi pemerintah.

 

Menurut Wartanto, diperlukan upaya baru dalam menyebarluaskan program dan kebijakan pendidikan vokasi kepada publik dan pemangku kepentingan. Selain itu, perlu kerja sama berbagai pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi guna menyebarluaskan informasi secara masif dan efektif.

Sebagai informasi, sejak didirikan pada 27 Desember 2019 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan di bidang pendidikan vokasi. Berbagai sosialisasi program dan kebijakan sudah dilakukan, mulai dari Merdeka Belajar 8 (SMK Pusat Keunggulan), Merdeka Belajar 9 (KIP Kampus Merdeka), hingga Merdeka Belajar 11 (Kampus Merdeka Vokasi).

Begitu juga dalam kebijakan pembangunan karakter, penguatan mindset, serta perlunya passion dalam menentukan sekolah. "Sebagai sumber informasi, humas pemerintah harus dapat adaptif dan kreatif dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat, terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi," pesan Sesditjen Pendidikan Vokasi.

Diketahui, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menaungi 49 politeknik negeri/akademi komunitas negeri, 14.234 SMK negeri dan swasta, serta 16.926 lembaga kursus dan pelatihan yang tersebar di seluruh Indonesia. Seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) ini berhak untuk mendapatkan publikasi informasi terkait dengan program dan kebijakan pendidikan vokasi dari Ditjen Pendidikan Vokasi. (Diksi/Mya/AP/NA)