Gelar Sarasehan dengan FDPNI, Dirjen Pendidikan Vokasi Paparkan Arah Transformasi Pendidikan Tinggi Vokasi
Surabaya, Ditjen Vokasi – Sebagai pendidikan yang menekankan pada keahlian dan kompetensi peserta didik, pendidikan vokasi menjadi pendidikan yang membawa value atau nilai khusus, yakni nilai pendidikan melalui upaya menghapus kebodohan, nilai ekonomi berupa pengentasan kemiskinan, serta nilai social melalui penguatan kesetiakawanan sosial. Oleh karena itu, transformasi pendidikan vokasi harus terus dilakukan untuk mengangkat ketiga nilai tersebut.
Peran dan arah transformasi pendidikan vokasi tersebut menjadi topik pemantik yang mengantar sesi sarasehan antara Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliati, bersama para direktur politeknik negeri yang tergabung dalam Forum Direktur Politeknik Negeri se-Indonesia (FDPNI) yang digelar secara luring di Aula Gedung Pascasarjana, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Surabaya, Kamis (15/12).
Di hadapan para peserta sarasehan, Dirjen Kiki yang didampingi jajaran direktur di lingkup Ditjen Pendidikan Vokasi mengatakan, ada dua indikator kesuksesan pendidikan vokasi, yakni aspek employbility atau peningkatan kebekerjaan ataupun kewirausahaan lulusan serta kemitraan dan penyelarasan dengan dunia kerja.
“Transformasi pendidikan vokasi harus diarahkan pada kedua hal tersebut (employbility dan kemitraan dan penyelarasan dengan dunia kerja, red) karena ini yang menjadi indikator kesuksesan pendidikan vokasi,” kata Dirjen Kiki.
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sendiri, menurut Kiki, telah merumuskan objective key results (OKR) yang akan menjadi acuan terkait area fokus terpenting yang ingin didorong dalam agenda transformasi pendidikan vokasi di tahun 2023 mendatang.
Menurut Kiki, setidaknya ada 6 (enam) fokus area penting yang ingin didorong, seperti penguasaan keterampilan dasar, kualitas lulusan, relevansi dengan industri dan dunia luar, transformasi satuan pendidikan, peningkatan kapabilitas PTK, serta persepsi publik dan manajemen. Keenam area tersebut kemudian akan diturunkan ke dalam 12 indikator capaian yang ingin diraih.
“Untuk perguruan tinggi, persentase lulusan yang mendapat pekerjaan, berwirausaha, atau melanjutkan pendidikan dalam 1 tahun setelah lulus itu adalah 80 persen. Sementara itu, persentase lulusan yang mendapatkan penghasilan minimum bagi perguruan tinggi vokasi adalah 1,2x UMR itu 50 persen,” kata Kiki.
Dirjen Kiki juga menginginkan minimal dua perguruan tinggi vokasi dapat berstatus perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH). Capaian tersebut menjadi indikator dari agenda transformasi satuan pendidikan vokasi pada perguruan tinggi vokasi. Kiki juga menginginkan 12 perguruan tinggi vokasi negeri lainnya bisa berstatus sebagai perguruan tinggi negeri badan layanan umum (PTN BLU).
Sementara itu, Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi (APTV), Beny Bandanadjaja, yang ikut hadir dalam sarasehan tersebut menyampaikan bahwa sebagai upaya untuk memastikan employbility, Direktorat APTV memfokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan, di mana ia menargetkan 1.075 program studi pada perguruan tinggi vokasi akan menerapkan kurikulum link and match dengan dunia kerja/institusi dalam/luar negeri.
“60 persen mata kuliah di perguruan tinggi vokasi menerapkan metode pembelajaran project based learning yang bekerja sama dengan dunia kerja dan ada 53.000 mahasiswa perguruan tinggi vokasi yang mengikuti program sertifikasi kompetensi,” kata Beny.
Ke semua itu, lanjut Beny, untuk mewujudkan lulusan pendidikan tinggi vokasi yang kompeten dan relevan dengan dunia kerja melalui transformasi dan peningkatan kualitas pembelajaran, kemahasiswaan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penjaminan mutu pendidikan tinggi vokasi.
Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, Henri Tambunan, yang juga hadir dalam sarasehan tersebut, juga turut menyampaikan rancangan OKR sebagai arah kebijakan yang akan diambil pada 2023 mendatang. Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi, menurut Henri, memiliki tiga aspek kunci, yakni menciptakan kelembagaan perguruan tinggi vokasi yang unggul, berstandar global, dan relevan dengan dunia kerja, menciptakan SDM perguruan tinggi vokasi yang profesional dan kompeten sesuai dengan spesialisasi masing-masing, serta mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran modern yang sesuai dengan standar industri
“Indikator yang ingin kita capai salah satunya adalah 250 prodi vokasi memperoleh fasilitasi pemenuhan sarana untuk mendukung teaching factory untuk mengimplementasikan project based learning yang ini akan berdampak pada lulusan perguruan tinggi vokasi,” kata Henri.
Menanggapi arah transformasi perguruan tinggi vokasi yang diagendakan tersebut, para direktur politeknik negeri se-Indonesia mengaku seperti mendapat pencerahan dan gambaran yang jelas untuk langkah para direktur ke depannya demi bisa mendukung transformasi pendidikan tinggi vokasi yang diharapkan tersebut. (Diksi/Nan/NA)
