Kampus Merdeka Vokasi Perkuat Pendidikan Vokasi

Jakarta, Ditjen Diksi – Setelah meluncurkan Kampus Merdeka, Kemendikbud-Ristek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan perluasan dengan meluncurkan Kampus Merdeka Vokasi dalam rangka melakukan penguatan pendidikan di bidang vokasi. “Satu concern-nya dari Merdeka Belajar Vokasi ini adalah satu rangkaian dari Kampus Merdeka dan pendidikan vokasi. Jadi, ini perluasan dari Kampus Merdeka yang kita perluas dan adopsi dari Kampus Merdeka di bidang vokasi agar lebih ‘link and super-match’ dengan dunia kerja,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto (27/5).

Wikan menjelaskan, selain mendukung pendidikan vokasi agar benar-benar “link and match” dengan industri, hal lain yang melatarbelakangi diluncurkannya Kampus Merdeka Vokasi adalah untuk mencetak lulusan-lulusan yang menempuh pendidikan vokasi agar lebih terampil dan kompeten, sehingga mudah terserap di dunia usaha kerja. 

Pada Kampus Merdeka Vokasi ini Ditjen Pendidikan Vokasi menyediakan anggaran sebanyak Rp90 miliar untuk dana kompetitif. Sedangkan untuk dana padanan (matching fund) , disediakan anggaran dua kali lipat lebih banyak, yakni sebesar Rp180 miliar. 

Sementara itu dana kompetitif kampus vokasi di gunakan untuk dua program yang menjadi perhatian dalam peningkatan mutu pendidikan vokasi, selain memperbarui sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran mahasiswa vokasi, adalah dengan adanya program D2 jalur cepat  serta peningkatan program studi atau upgrade D3 menjadi sarjana terapan/D4.

“Siswa boleh lulus pada semester 6 atau melanjutkan studi ke perguruan tinggi vokasi, kemudian perguruan tingginya memberikan pengakuan terhadap SKS mereka sehingga mereka bisa D2 dengan jalur cepat (fast track) ” tutur Beny Bandanadjaya, Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi.

Dalam pelaksanaannya, siswa SMK yang mengikuti program D2 fast track sejak kelas sepuluh akan diberikan pengajaran guru SMK, dosen vokasi/politeknik yang membuka jalur fast track, serta praktisi dari industri. 

Sejauh ini sudah terdapat lebih dari 31 program studi di perguruan tinggi vokasi yang sudah bekerja sama dengan SMK dalam mengimplementasikan program D2 fast track. Adapun untuk SMK yang melakukan pengajuan untuk bisa mengadakan D2 fast track jumlahnya sudah mencapai ratusan.

“Kalau D2 fast track ini berhasil, maka akan semakin banyak siswa SMK yang Bekerja, Melanjutkan studi, serta menjadi Wirausaha (BMW),” tambah Dirjen Wikan.

Sementara itu dengan adanya program upgrade D3 menjadi D4 juga menjadi salah satu  upaya bagi pemerintah dalam meningkatkan mutu lulusan pendidikan vokasi yang menjadi jawaban dari kebutuhan dunia kerja. Bahkan, lulusan tersebut dapat menjadi entrepreneur yang membuka lapangan kerja. Sehingga, ini dapat menjadi win win solution dalam mengatasi salah satu permasalahan sosial yang ada di dalam negeri.

Meski begitu, Wikan menegaskan bahwa upgrade D3 menjadi D4 bukan merupakan kewajiban. Akan tetapi, keputusan upgrade tersebut dikembalikan lagi kepada perguruan tinggi masing-masing. Hal itu dikarenakan untuk melakukan upgrade D3 menjadi D4 harus menambah industri lagi yang diajak “menikah” serta melakukan “link and match” kurikulum antara pendidikan tinggi tersebut dengan industri. 

Untuk dana pandangan kampus vokasi dialokasikan untuk pengembangan pusat unggulan teknologi, hilirisasi riset terapan, dan dukungan untuk perusahaan rintisan (startup) yang dibangun bersama dunia kerja. (Diksi/Tan/AP/K