Penilaian Kinerja Berbasis Dunia Kerja, Sebuah Upaya Penjaminan Mutu LKP

Penilaian Kinerja Berbasis Dunia Kerja, Sebuah Upaya Penjaminan Mutu LKP

  • Direktorat
  • 11 Februari 2023 Pukul 20:00
  • 5 menit, 24 detik
  • 822 Dilihat

Bogor, Ditjen Vokasi – Kelompok Kerja (Pokja) Kelembagaan, Direktorat Kursus dan Pelatihan (Ditsuslat), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek memformulasikan kerangka kerja penilaian kinerja lembaga kursus dan pelatihan (LKP) tahun 2023 dalam kegiatan Review Pedoman Penilaian Kinerja Lembaga Kursus dan Pelatihan Berbasis Dunia Kerja Tahun 2023, di Bogor pada 8-10 Februari 2023.

 

Pada kesempatan tersebut, Koordinator Pokja Kelembagaan, Dadang Trisutalaksana, menyampaikan bahwa antusiasme LKP di Indonesia terhadap program ini setiap tahunnya cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya keinginan dari para pengelola LKP untuk selalu menjaga mutu dan kualitas lembaganya, baik dari sisi program maupun layanan. 

 

“Dengan begitu LKP dapat mencapai tujuan yang menghasilkan lulusan berkualitas, siap bekerja, siap berwirausaha, dan siap untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi,” ujar Dadang. 

 

Dadang menambahkan, penilaian kinerja tahun 2023 ini memiliki sasaran sebanyak 100 LKP yang belum pernah dinilai kinerjanya, termasuk LKP dari daerah 3T. Hasil dari penilaian kinerja ini nantinya diharapkan dapat menjadi sumber data bagi transformasi LKP menjadi akademi komunitas/perguruan tinggi vokasi. 

 

Widyaprada Ahli Utama Ditsuslat, Widyo Winarso, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa penilaian kinerja yang dilakukan terhadap satuan pendidikan baik formal maupun nonformal sebisa mungkin harus tetap memenuhi kaidah 8 standar nasional. “Hal yang tidak kalah penting adalah merumuskan mekanisme atau tata cara yang akan ditempuh dalam menilai kinerja LKP,” kata Widyo.

 

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Bidang Pendidikan Nonformal Kota Cirebon, Sudjana, yang menjelaskan tentang praktik baik yang telah dilakukan Pemerintah Kota Cirebon dalam mendukung upaya penjaminan mutu LKP. Praktik baik tersebut terlihat melalui dukungan anggaran yang digunakan untuk sosialisasi peningkatan mutu, penyempurnaan Dapodik, serta mengadakan seminar-seminar bertema kerja sama pendidikan dan kewirausahaan. 

 

“Kami selaku kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam bidang pendidikan di daerah akan selalu berusaha menerjemahkan setiap program agar sesuai dan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah pusat sehingga bisa terwujud dengan baik di tingkat daerah,” tutur Sudjana.

 

Di sisi lain, staf Pokja Kelembagaan, Inne Rosalina, menambahkan terkait progres program penilaian kinerja LKP 2022 yang memiliki sasaran sebanyak 200 lembaga dengan hasil akhir sebanyak 57 LKP berkinerja A, 63 LKP berkinerja B, dan 80 LKP berkinerja C.

 

“Dalam prosesnya kami bekerja sama dengan tujuh unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, yaitu balai besar dan balai pengembangan penjaminan mutu pendidikan vokasi (BBPPMPV dan BPPMPV) untuk melakukan verifikasi data LKP sasaran yang kemudian akan divalidasi.”

 

Sejalan dengan penilaian kinerja LKP 2022, Zoelkifli Adam, pemilik sekaligus pengelola LKP Karya Duta Kota Bandung peserta Penilaian Kinerja Tahun 2022, dalam kesempatan terpisah mengatakan bahwa dalam pelaksanaan penilaian kinerja tahun 2022 terbantu sekali dengan penggunaan aplikasi siMantap. Ia merasakan bahwa aplikasi tersebut memudahkan penginputan data kelengkapan administrasi oleh LKP. Selain itu, ia pun mengapresiasi tim verifikator yang melakukan tugas dengan sungguh-sungguh dan bersahabat serta banyak memberikan masukan.


“Penilaian kinerja berbasis dunia kerja ini menjadi barometer evaluasi diri LKP dan sebagai bentuk pembinaan dari Direktorat Kursus dan Pelatihan kepada satuan pendidikan vokasi, khususnya LKP,” tutup Zoelkifli. (Soni/Zia/Cecep Somantri)