Kolaborasi Vokasi Membangun SDM Hebat Jabar

  • Administrator
  • 05 Maret 2021 Pukul 22:55
  • 7 menit, 35 detik
  • 107 Dilihat

Depok, Ditjen Diksi – Bertempat di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bisnis dan Pariwisata Sawangan, Depok, Sabtu (6/3) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jabar mengadakan diskusi dan sharing ide untuk berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi Jabar.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar Rachmat Taufik Garsadi Dinas menyebutkan, dampak pandemik Covid-19 terhadap ekonomi Jabar sangat besar. “Ada 2,5 juta orang menjadi pengangguran di Provinsi Jawa Barat. Ini merupakan terbesar di Indonesia. Pertambahan ini sangat banyak dibanding sebelum pandemik yang sebesar 1,7 juta,” ujarnya.

Sebagai daerah terbesar yang menyerap tenaga kerja dan memiliki upah minimum terbesar di Indonesia, Jabar berkeinginan mengoptimalkan kondisi yang ada. Untuk itu, ada empat permasalahan yang harus segera diselesaikan. Pertama adalah dengan pengembangan kawasan metropolitan baru “Rebana” yang meliputi Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, Kuningan, serta Kota Cirebon. Pada tahap awal adalah pengembangan kawasan Indramayu sebagai kawasan petrokimia terbesar. Terlebih, saat ini Indramayu diberikan corporate social responsibility (CSR) oleh Pertamina untuk menyiapkan 5.000 tenaga kerja yang siap pakai.

Adapun yang kedua adalah pengembangkan kawasan Patimban sebagai kawasan pelabuhan pendamping Tanjung Priok, yang diharapkan akan menyerap banyak tenaga kerja yang kompeten. “Masih ada waktu tiga tahun untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai ketika kawasan Patimban dibuka, dari operator forklift sampai dengan hospitality-nya,” tambah Rahmat.

Selain itu, pengembangan smart city di Kabupaten Subang yang di dalamnya mencakup kawasan industri besar sampai kecil dan pendidikan dalam satu wilayah. Sehingga, diharapkan ada sinergitas semua steakholder dalam pembangunan. “Tujuan sinergitas ini adalah penduduk di kawasan industri ini akan dapat menikmati dari dampak pembangunan dan terlibat di dalamnya,” ungkap Rahmat.

Permasalahan ketiga adalah tenaga kerja migran. Selain sebagai daerah favorit pencari kerja, ternyata Jabar juga menjadi gudangnya tenaga kerja migran. Persoalan kompetensi SDM tenaga kerja yang masih kurang menjadi permasalahan yang harus disegera dipecahkan, terutama masalah bahasa.

Kemudian keempat, persiapan tenaga kerja yang berkualitas dengan kompetensi yang diakui. Hal ini harus segera dilaksanakan karena era automatisasi yang sudah dijalankan oleh sebagian besar industri di Jabar. Sehingga, perlu adanya program upgrading kompetensi SDM.

Hal senada juga diungkapkan oleh perwakilan Kadin Jabar Waketum Bidang Bisnis Berbasis Teknologi Terapan Hadi S. Cokro, yang mengungkapkan kurangnya kompetensi tenaga kerja yang ada di Jabar. Alhasil, itu menjadi salah satu alasan yang menghambat kemajuan industri di wilayah tersebut.

Perlunya Kolaborasi

Untuk menjawab hal itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah menawarkan beberapa solusi, antara lain Program SMK Pusat Keunggulan (PK) yang akan menyasar ke 900 SMK, Program Penguatan Perguruan Tinggi yang akan segera digulirkan, serta Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) yang baru diluncurkan Jumat (5/3).

“Silakan pemprov dan komite vokasi daerah mengajukan proposal kepada kami untuk mengikuti program itu,” ujar Wikan Sakarinto, Dirjen Pendidikan Vokasi.

Sedangkan untuk menjawab tantangan kurikulum yang sesuai dengan industri sekarang, akan diluncurkan kurikulum baru untuk SMK. Kalau dulunya terlalu teknis, maka sekarang akan dinaikkan kandungan soft skills-nya. Seluruh mata pelajaran yang akademik juga akan diubah ke terapan, sehingga diharapkan siswa akan semakin menguasai keahlian yang dimiliki. Kemudian magang di SMK adalah minimal satu semester, serta wajib “link and macth” dengan industri.

Selain hal di atas, dalam perubahan kurikulum SMK akan ada mata pelajaran wajib project base learning. “Siswa diberikan tugas untuk menyelesaikan pekerjaan seperti di industri yang sebenarnya, semisal membuat model 3D yang harus bisa diselesaikan,” ujar Wikan.

Selain itu, ada juga mata pelajaran pilihan yang diminati oleh siswa, mata pelajaran logika dan teknologi digital, serta kokurikuler wajib yang materinya bisa ditentukan sendiri oleh sekolah. Hal ini merupakan jawaban menengah dari permasalahan yang ditawarkan Ditjen Pendidikan Vokasi kepada Jabar.

Sedangkan untuk jangka panjangnya, program SMK D2 Jalur Cepat (5 tahun), program D4, dan “link and match” dengan dunia industri serta Balai Besar vokasi yang diharapkan bisa menyiapkan SDM kompeten. Sehingga, harapan industri mendapatkan SDM yang berkualitas akan segera terpenuhi.

“Sudah seharusnya kita perlu kerja bersama, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas untuk mewujudkan SDM yang hebat,” tutup Hadi dari Kadin Jabar. (Diksi/DN/AP)