Sarasehan Program Pengembangan SMK 2025 untuk Pendidikan Vokasi yang Lebih Berkualitas

Sarasehan Program Pengembangan SMK 2025 untuk Pendidikan Vokasi yang Lebih Berkualitas

Jakarta, Ditjen Vokasi PKPLK – Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia, khususnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK), Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggelar Sarasehan Program Pengembangan SMK 2025 pada Jumat, 21 Maret 2025.


Acara yang diselenggarakan secara daring ini bertujuan mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan di setiap daerah untuk menyusun strategi inovatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasi. Strategi ini diharapkan dapat membekali siswa dengan keterampilan relevan serta menciptakan lulusan SMK yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan industri.


Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi PKPLK, Tatang Muttaqin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa informasi mengenai aspek-aspek penting harus disampaikan bersama demi mencapai tujuan yang selaras dengan Astacita dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam pendidikan, mutu, dan relevansi SMK. Program prioritas difokuskan pada penguatan lulusan SMK agar memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri, baik dalam aspek kebekerjaan maupun kewirausahaan dalam mendukung ketahanan nasional.


Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ada upaya memperkuat kurikulum satuan pendidikan serta meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Lulusan SMK harus memiliki sertifikasi kompetensi yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, tentang lulusan yang siap kerja dan menghasilkan wirausaha-wirausaha.


"Partisipasi aktif dari berbagai pihak menjadi kunci dalam memastikan kolaborasi yang efektif dan efisien dalam pengembangan SMK. Kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemerintah daerah, dan pemerintah pusat menjadi bagian strategis dalam mendukung proyek-proyek nasional,” ucap Tatang. 


Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi PKPLK, Muhammad Hasbi, menekankan pentingnya penggunaan rapor pendidikan. Rapor pendidikan merupakan potret satuan pendidikan dan daerah untuk merencanakan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Ada beberapa indikator dalam menilai rapor pendidikan SMK, yakni kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, penyerapan lulusan SMK, kualitas pembelajaran, iklim keamanan, iklim kebhinekaan, iklim inklusivitas, angka partisipasi sekolah, kepuasan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan, keterserapan lulusan, dan link and match.


Rapor pendidikan satuan pendidikan dan rapor pendidikan daerah dapat digunakan sebagai evaluasi satuan pendidikan dan daerah untuk perencanaan berbasis data (PBD). Tujuan dari PBD adalah mendorong satuan pendidikan dan daerah untuk menentukan program prioritas, meningkatkan efisiensi SDM, dan mendorong kerja sama dalam pembentukan ekosistem perencanaan yang berbasis data.


“51,45% pemerintah daerah di seluruh Indonesia telah memanfaatkan rapor pendidikan untuk merencanakan lebih dari 50% subkegiatan prioritas standar pelayanan minimal pendidikan sesuai dengan rekomendasi dalam rapor pendidikan daerah,” ucap Hasbi.


Walaupun terdapat manfaat dari rapor pendidikan PBD, terdapat beberapa tantangan seperti kesadaran dan kapasitas data-data pendidikan, Infrastruktur dan akses, kultur organisasi, dan koordinasi antarpemangku kepentingan (stakeholder) yang perlu ditingkatkan.


Sementara itu, Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Arie Wibowo Khurniawan, menuturkan bahwa pendidikan vokasi adalah pendidikan masa depan yang bertujuan untuk mengawal eksistensi manusia. Secara umum, SMK diamanatkan untuk mengawal kegiatan prioritas vokasi seperti penerapan kurikulum dan pembelajaran pada satuan pendidikan menengah vokasi berbasis industri, peningkatan kapasitas guru dan pemerataan pendidik di satuan pendidikan, sertifikasi kompetensi siswa pada SMK, dan penyediaan sarana dan prasarana pada satuan pendidikan vokasi. 


Melalui sarasehan ini, Arie mengajak seluruh pihak untuk berkontribusi menyumbangkan rekomendasi program yang bisa didiskusikan bersama untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di masa yang akan datang. 


“Kami ingin memastikan bahwa lulusan SMK memiliki daya saing tinggi, baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai wirausaha. Sinergi antara pemerintah, sekolah, dan DUDI dapat membantu pendidikan vokasi di Indonesia agar semakin maju dan berkualitas,” ucap Arie. (Aya/Dani)